Tag Archives: Hak Paten

Modul 05: Pengantar Hak Paten. oleh: Theofransus Litaay, S.H., LL.M.

Deskripsi Umum Matakuliah

Substansi yang dipelajari :

  • Pengantar
  • Pengertian Hak Paten dan Pengertian Lain
  • Objek Hak Paten
  • Subjek Hak Paten
  • Hak dan Kewajiban pemegang Hak Paten
  • Pelaksanaan hak lewat Lisensi
  • Pengalihan Hak Paten
  • Batalnya Hak Paten
  • Pelaksanaan Hak Paten sendiri dan secara perusahaan

Estimasi waktu : 120 menit

Tujuan Khusus

  1. Mahasiswa memahami tentang Hak Paten, perlindungan hukumnya dan memanfaatkannya dalam kegiatan perekonomian.
  2. Mahasiswa dapat memedakan antara Hak Cipta dan Hak Paten sebagai hak milik perindustrian.
  3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pelaksanaan Hak Paten melalui kegiatan mandiri maupun perusahaan.

Gambaran Tugas Dosen dan Mahasiswa

Tugas Dosen :

  • Mempersiapkan materi dan modul
  • Menyampaikan penjelasan di kelas
  • Memberikan tugas untuk dikerjakan
  • Melakukan evaluasi

Tugas Mahasiswa :

  • Mempersiapkan diri dengan membaca dari sumber-sumber yang diberikan dosen
  • Mempelajari modul yang disiapkan dosen
  • Mengikuti kegiatan tatap muka
  • Mengikuti kegiatan evaluasi
  1. Pengertian

a. Pengertian Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten <http://www.dgip.go.id/indonesia/paten/paten.htm > :

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (Pasal 1 Ayat 1)

b. Pengertian Paten menurut WIPO <http://www.wipo.org/about-ip/en/ > :

Sebuah hak khusus yang diberikan bagi sebuah penemuan, yang mana adalah sebuah produk atau proses yang memberikan cara baru dalam melakukan sesuatum atau menawarkan solusi teknis baru terhadap satu masalah (An exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem)

c. Pengertian mengenai hal lain dalam hak Paten:

i. Penemuan/Invensi (Invention): kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil/produksi.

ii. Penemu: seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan.

iii. Hak pemilik Paten: Seorang pemilik paten memiliki hak untuk memutuskan siapa yang boleh atau tidak boleh menggunakan penemuan yang dipatenkan selama jangka waktu perlindungan paten. Pemilik paten boleh memberikan ijin, atau lisensi, kepada pihak lain untuk menggunakan penemuan berdasarkan syarat-syarat saling menguntungkan yang disetujui. Pemilik juga boleh menjual hak menggunakan penemuan kepada orang lain, yang kemudian menjadi pemilik baru hak paten. Sekali paten daluwarsa, perlindungan berakhir, dan penemuan menjadi milik umum, sehingga pemilik tidak lagi memegang hak khusus terhadap penemuan yang dapat dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain.

  1. Mengapa Paten perlu ada?

Paten memberikan insentif bagi seseorang dengan cara menawarkan pengakuan bagi kreatifitas mereka dan imbalan materi bagi penemuannya yang dapat dipasarkan. Insentif ini memperkuat inovasi, yang mana menjamin bahwa mutu kehidupan manusia secara berlanjut diperkuat.

Baca: “Tanpa Hak Paten, Peneliti Dan Pengusaha Tak Bergairah” <http://www.swara.net/id/view_headline.php?ID=437 >

Jangka waktu Paten: Perjanjian TRIPs mensyaratkan jangka waktu paten tidak kurang dari 20 tahun.

Sifat nasionalitas paten: sebuah paten hanya valid didalam wilayah negara yang memberikannya.

1) Negara tidak dapat mencegah penggunaan teknologi yang dipatenkan di luar wilayahnya.
2) Negara akan menghentikan importasi barang-barang dari negara ketiga yang melanggar sebuah paten.

  1. Obyek Hak Paten

Yang menjadi obyek hak paten ialah temuan (invention) yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Itulah sebabnya Hak Paten termasuk dalam jenis hak milik perindustrian, yang membedakannya dengan Hak Cipta. Penemuan yang dapat diberikan hak paten hanyalah penemuan baru di bidang teknologi. Penemuan dimaksud, bisa berupa teknologi yang ada dalam produk tertentu maupun cara yang dipakai dalam proses menghasilkan produk tertentu. Sehingga hak paten bisa diberikan pada produk maupun teknologi proses produksi.

Sebuah paten menawarkan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dll tanpa persetujuan dari pemilik sekarang. Ini merupakan satu bentuk monopoli yang diberikan negara kepada seorang pemohon hak dengan imbalan pengungkapan informasi teknis mereka.

Pemiliki paten memegang hak khusus untuk mengawasi cara pemanfaatan paten penemuan mereka untuk jangka waktu 20 tahun. Untuk menegakan hak, pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran hak paten. Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan ketidaksahihan suatu paten, pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima adalah tidak sah.

  1. Subyek Hak Paten

a. Penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu. Penemu bisa berjumlah lebih dari seorang dengan hak yang setara. Catatan: kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten.

b. Pemberi pekerjaan, yang dalam proses pekerjaan, didapat penemuan baru oleh para penerima pekerjaan.

  1. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

a. Hak khusus pemegang paten untuk melaksanakan temuannya secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan atau ijin atau lisensi kepada orang lain, yaitu: membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten. Hak ini bersifat eksklusif, dalam arti hak yang hanya bisa dijalankan oleh orang yang memegang hak paten, orang lain dilarang melaksanakannya tanpa persetujuan pemegang paten.

Untuk menegakan hak, pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran hak paten. Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan ketidaksahihan suatu paten, pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima adalah tidak sah. Selain itu, pemegang hak yang sah memiliki hak menggugat.

b. Hak menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud di atas.

Baca: “Honda-Mona, Damai

http://www.motorplus-online.com/artikel/3/edisi126/bisnis1.asp

c. Kewajiban:

i. Insentif yang dinikmati oleh pemilik paten menciptakan kewajiban, sebagai imbalan perlindungan paten. Pemilik paten wajib secara terbuka mengungkapkan informasi tentang penemuan dalam rangka memperkaya keseluruhan bangunan pengetahuan teknis di dunia. Paten tidak hanya melindungi penemuan tetapi juga menyediakan informasi yang berharga dan inspirasi bagi generasi masa depan dari peneliti dan penemu.

ii. Pemegang Paten wajib melaksanakan patennya di wilayah negara Republik Indonesia. Ini merupakan keharusan, sehingga pemegang paten tidak boleh pasif.

iii. Pemegang Paten wajib membayar suatu biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi.

Perhatikan daftar Biaya Paten di link berikut ini: <http://www.dgip.go.id/indonesia/paten/biaya.htm >

Apakah komentar anda?

Baca informasi tentang “Biaya Tahunan Paten” di:

<http://www.dgip.go.id/indonesia/berita/berita.htm >

  1. Syarat untuk memperoleh Paten

a. Penemuan yang baru/Kebaruan (Novelty): belum pernah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan atau penguraian lisan atau peragaan maupun dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

b. Mengandung langkah inventif (Invetive steps): menerapkan langkah-langkah metodologis ilmiah. Merupakan sesuatu hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi orang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik/non obvious.

c. Dapat diterapkan dalam industri (Industrial applicability): penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri (diproduksi secara massal, dijual, dan membawa manfaat ekonomis). Kalau penemuannya berupa produk, maka produknya dapat dibuat, dan kalau berupa proses maka prosesnya dapat dilaksanakan untuk menghasilkan produk. Industri di sini adalah industri dalam arti luas.

7. Penemuan yang dikecualikan dari Perlindungan Paten.

Perjanjian TRIPs WTO membolehkan negara-negara anggota WTO untuk tidak memberikan perlindungan paten:

a) Untuk melindungi ketertiban umum atau moralitas.
b) Jika penemuan mengandung:

1] Metode bedah, diagnostik, dan pengobatan bagi penanganan terhadap manusia atau hewan.
2] Tumbuh-tumbuhan dan hewan selain mikro-organisme.

Catatan: negara harus memberikan perlindungan terhadap varitas tanaman (Indonesia: UU tentang Perlindungan Varitas Tanaman/UU No. 29 tahun 2000).

3] Proses biologis yang secara esensial bagi produksi tanaman atau hewan.

  1. Jenis-jenis Paten.

a. Paten Produk. Melindungi produk (alat,aparat, produksi, substansi). Misalnya lensa kontak yang dalam bahasa paten disebut “A new type of optical membrane being made up of at least one polymer and at least one solvent”. Paten ini melindungi semua cara penggunaan produk, terlepas dari cara diperolehnya.

b. Paten Proses. Melindungi kegiatan/tindakan (seperti metode, proses, penggunaan). Akan melindungi cara tertentu produk dibuat. Misalnya “the method of making an optical membrane from a solution comprising at least one polymer and at least one solvent”. Terkadang paten produk sulit diperoleh karena produknya tidak lagi baru, maka penemu bisa memilih paten proses untuk melindungi penemuannya.

Baca: ““Reversed Informed Consent”, Upaya Menanggulangi Perburuan Gen..!” <http://www.kompas.co.id/kesehatan/news/0304/24/184258.htm>

c. Paten “Product-by-process”. Lingkup perlindungan dibatasi dalam tahap-tahap produksi suatu produk. Klaimnya bisa dalam bentuk “a contact lens made by a particular method”. Produk sudah ada tapi prosesnya baru, maka diklaim produk yang lahir dari proses yang baru itu. Klaim seperti ini tidak signifikan jika UU yang ada sudah melarang penyalahgunaan produk yang sudah dipatenkan. Akan berguna jika produk tersebut belum ada informasi yang cukup akan referensinya mengenai komposisi, struktur, atau parameter terukur lainnya.

  1. Pelaksanaan hak lewat lisensi

a. Pemegang hak paten dapat memberikan ijin melalui perjanjian lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan penemuannya. Isi perjanjian lisensi harus tidak menyimpang dari ketentuan dalam Undang-undang Paten.

b. Perjanjian lisensi sebagaimana di atas, dapat memuat hal-hal sebagai berikut:

i. Hak-hak yang diberikan dalam lisensi (Hak khusus/tidak khusus, dapat ditarik kembali/tidak, hak atas dokumentasi dll);

ii. Jangka waktu lisensi (tidak terbatas atau terbatas, hak memperbarui dan jangka waktunya);

iii. Ruang lingkup lisensi (lisensi pada aspek apa, pengguna, unit, penggunaan oleh pihak ketiga/anak perusahaan, hak merubah penemuan, larangan penggunaan);

iv. Pembatasan pengalihan dan sublisensi (biasanya lisensi tidak boleh dialihkan, disublisensikan, dll; biasanya licensee tidak boleh menggunakan penemuan untuk kepentingan pihak di luar perjanjian; pembatasan penggunaan pada lokasi tertentu);

v. Pemilikan atas penemuan (menyatakan pemilikan licensor atas seluruh hak, hak cipta, merek, dll dalam penggunaan penemuan dan dokumen terkait; pengakuan akan rahasia dagang; pembatasan akses bagi pihak lain; pemilikan merupakan representasi licensor atas penemuan; masalah pemilikan dalam kaitan dengan modifikasi);

vi. Syarat pembayaran (jadwal pembayaran; keterlambatan; pengiriman barang; penjualan, pengunaan, pajak dll);

vii. Prosedur penerimaan (hak untuk menguji pada periode waktu yang ditentukan, hak untuk menolak);

viii. Pelatihan (skopa pelatihan yang disediakan licensor; biaya; lokasi; jumlah peserta; pelatihan pegawai baru);

ix. Jaminan/warranties (licensor akan memberikan jaminan yang sangat terbatas misalnya syarat jaminan atas kerusakan hanya berlaku 90 hari pertama; licensee boleh meminta jaminan bahwa paling tidak penemuan berfungsi dalam fungsi yang digambarkan dalam dokumen; jangka waktu; prosedur pemberitahuan kerusakan; prosedur dan waktu tanggapan untuk perbaikan; perubahan akan menghapus jaminan?; dll)

x. Pembatasan tanggung jawab licensor (atas kerusakan tidak langsung, khusus, kecelakaan; atas kehilangan keuntungan, pendapatan, informasi, penggunaan, biaya; atas jumlah total kerusakan);

xi. Hak inspeksi (licensor berhak untuk menginspeksi pekerjaan licensee apakah dilakukan sesuai isi perjanjian);

xii. Layanan pendukung dan pemeliharaan (ruang lingkup; waktu tanggapan; pembayaran; kenaikan harga; hubungan dengan perjanjian terpisah);

xiii. Tidak mengungkap informasi rahasia (persetujuan untuk menyimpan informasi rahasia; jangka waktu; lingkup informasi yang dilindungi; pengecualian; perjanjian membuat karyawan bertindak sesuai dengan batasan kerahasiaan);

xiv. Denda atas pelanggaran (lingkup denda; pemberitahuan kepada licensor tentang klaim tidak adanya pelanggaran; pengawasan oleh licensor);

xv. Berakhirnya perjanjian (hak licensor untuk mengakhiri; hak licensee untuk mengakhiri; gagal bayar dan sengketa tentang pembayaran yang disyaratkan; akibat pengakhiran kontrak; pengembalian barang setelah akhir kontrak; kewajiban licensee berhenti menggunakan barang setelah akhir kontak; sertifikasi)

xvi. Masalah khusus lain (klausula most favored nation[1]; perlindungan harga; pemasangan dll);

xvii. Lain-lain (hukum yang mengatur; yurisdiksi; pengumuman; hubungan antar pihak; penafsiran terhadap isi kontrak; fee pengacara; force majeure[2]; dll).

c. Terhadap paten yang tidak dilaksanakan oleh pemegang hak, pihak ketiga dapat meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai penerima lisensi dalam rangka dapat melaksanakan paten tersebut. Tindakan ini disebut sebagai lisensi wajib.

10. Pengalihan hak Paten

Bisa terjadi baik seluruh maupun sebagian karena:

    1. Bentuk-bentuk pengalihan hak lewat Pewarisan, Hibah, Wasiat.

    2. Perjanjian (akta notaris).

    3. Sebab lain yang sah.

11. Batalnya hak Paten

Bisa terjadi karena:

    1. Batal demi hukum (akibat pemegang tidak melaksanakan kewajibannya).

    2. Atas permintaan pemegang hak paten (perlu permintaan tertulis).

    3. Gugatan (oleh pihak ketiga karena hak paten diberikan kepada yang tidak berhak).

12. Pelaksanaan hak paten sendiri dan pendirian badan usaha

a. Pelaksanaan hak paten secara perusahaan oleh diri sendiri dapat dilakukan melalui badan usaha yang didirikan untuk melaksanakan paten tersebut dalam industri.

b. Pendirian badan usaha, lazimnya dalam bentuk perseroan terbatas, dilakukan dengan mengacu pada UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

c. Perseroan terbatas memiliki modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat hukum.

d. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

e. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Bila jumlah pemegang saham berkurang dalam jangka waktu enam bulan sejak didirikan, maka saham tersebut harus dialihkan kepada orang lain.

f. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh menteri. Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan.

g. Anggaran Dasar Perseroan memuat sekurang-kurangnya:

i. nama dan tempat kedudukan perseroan

ii. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

iii. jangka waktu berakhirnya perseroan

iv. besarnya modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor

v. jumlah saham, jumlah kualifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham

vi. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris

vii. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

viii. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris

ix. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

x. ketentuan-ketentua lain menurut undang-undang

h. Direksi Perusahaan yang telah menerima pengesahan wajib mendaftarkan akta pendirian beserta surat pengesahan menteri dalam Daftar Perusahaan.


[1] Dalam hal perjanjian lisensi dengan pihak asing, merupakan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang paling menarik sebagaimana yang dilakukan juga kepada pihak dari negara lainnya.

[2] Force majeure adalah keadaan terpaksa yang terjadi di luar kendali para pihak yang menimbulkan kerugian, atau kerusakan, misalnya bencana alam, musibah kecelakaan, dll.